Senin, 13 Juli 2015

Budaya Bahari Indonesia

Nenek moyang bangsa Nusantara telah memahami, menghayati arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk menjalin berbagai kepentingan antar bangsa, seperti perdagangan serta komunikasi antar bangsa. Pada perkembangan selanjutnya, berdirilah kerajaan-kerajaan diseluruh Nusantara, karena panggilan nilai-nilai kebaharian. Kerajaan maritim terbesar adalah Sriwijaya (683 M - 1030 M) dan Majapahit (1293 M - 1478 M). Sebagai maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya mendasarkan politiknya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai daerah-daerah penting sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Angkatan Laut Sriwijaya ditempatkan di pangkalan-pangkalan untuk mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut bea cukai serta mencegah terjadinya pelanggaran di laut wilayah kekuasaanya.

Kemampuan mengelola laut dan sumber daya terkandung di dalamnya serta penggunaan laut sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai kepentingan dapat dilakukan karena political will yang kuat pemimpinnya. Bahkan Sriwijaya dan Majapahit telah menjadi center of excellent kemaritiman, kebudayaan dan agama di Asia Tenggara. Namun disela setelah masuknya VOC ke Indonesia (1602 M - 1798 M). Bahari Nusantara mengalami kemuduran disebabkan apa yang dilakukan oleh Belanda kala itu. 

Pada tahun 1957, tercatat ada kebangkitan baru bagi kebudayaan bahari Nusantara, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah mendeklarasikan Wawasan Nusantara (oleh Perdana Menteri Juanda). Inti Wawasan Nusantara tadi adalah wawasan kebangsaan bangsa Indonesia yang mengetengahkan ditengguhkannya asas “Negara Nusantara” (archipelagic state). Wawasan Nusantara memandang wilayah laut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, serta diseluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya yang tidak bisa dipisah-pisahkan (Djoko Pramono, 2005 :7-9).  

Kemudian, untuk memperoleh pengakuan dunia internasional tentang konsep “Negara Nusantara”, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto telah dilaksanakan perjuangan diplomatis yang sangat gencar serta berkelanjutan baik forum internasional maupun regional. Akhirnya pada tahun 1982, gagasan tentang “Wawasan Nusantara” mendapat pengakuan di dunia internasional. Tepatnya dalam forum PBB tentang hukum laut tahun 1982 (UNCLOS 82). 

Pada perkembangan selanjutnya, pengembangan kebaharian Nusantara terus dilakukan. Pada tahun 1998, Presiden BJ Habibie kembali mendeklarasikan visi pembangunan kelautan bangsa Indonesia dalam sebuah “Deklarasi Bunaken”. Inti deklarasi tersebut adalah pemahaman bahwa laut merupakan peluang, tantangan, dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan, dan pembangunan bangsa Indoesia. 

Tahun 1999, Presiden Abdurahman Wahid, menyatakan komitmennya terhadap “ “Pembangunan Kelautan” di Indonesia dan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dan dikembangkannya Dewan Kelautan Nasional (DKN) menjadi Dewan Maritim Indonesia (DMI. Lalu pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menerbitkan Surat Keputusan Presiden no 126 tahun 2001, bahwa tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan resmi sebagai hari perayaan nasional. Juga terakhir wacana yang di deklarasikan Presiden Jokowi dodo yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Share: 

1 komentar:

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda